Palembang, Borneosatu.co.id – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis melalui dukungan sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil peran krusial dalam memastikan kepastian hukum lahan pada proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa kementeriannya menjadi tulang punggung dalam mendukung iklim investasi, khususnya pada proyek berbasis konektivitas seperti pelabuhan. Kepastian hak atas tanah dinilai menjadi faktor utama dalam menarik minat investor.
“ATR/BPN menjadi pendukung utama seluruh kegiatan investasi. Dengan hadirnya pelabuhan berstandar, kita harapkan mampu mendorong masuknya investasi baru,” ujarnya saat peluncuran proyek di Griya Agung, Palembang, Kamis (9/4/2026).
Proyek Pelabuhan Tanjung Carat sendiri telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan regulasi terbaru pemerintah. Dalam mendukung pembangunan tersebut, Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan sebelumnya telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi dasar legalitas lahan, termasuk kawasan inti pelabuhan dan area pendukungnya.
Pada 2025, lahan seluas 599.500 meter persegi telah diserahkan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan. Dalam agenda peluncuran proyek, kembali dilakukan penyerahan sertipikat HPL untuk dua bidang lahan strategis.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi menyerahkan sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan 6 kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas masing-masing bidang mencapai 810.577 meter persegi dan 882.943 meter persegi. Penyerahan tersebut turut disaksikan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Selain memastikan legalitas lahan, pemerintah juga menyoroti pentingnya percepatan pendaftaran tanah untuk mendukung investasi daerah. Hingga kini, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru menyentuh angka 53,6 persen.
Nusron mendorong pemerintah daerah untuk aktif menyelesaikan persoalan pertanahan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Ia menyebutkan bahwa proyek ini telah melewati berbagai tahapan krusial, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan, hingga skema pemanfaatan lahan. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penting dalam rangkaian pelaksanaannya.
“Hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan sebelum 2029,” kata Dudy.
Peluncuran proyek ini juga dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan.
Dengan dukungan lintas sektor dan kepastian hukum lahan, proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. (red/foto:ist)
