Palangka Raya, Borneosatu.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinkronisasi kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan sebagai upaya mendukung percepatan transformasi digital serta pelaksanaan program prioritas daerah.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Non Pelayanan Dasar III Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Tahun 2026 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (30/6/2026).
Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Sunarti mengatakan tema rapat, yakni “Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Mendukung Program Prioritas Kalteng Berkah dan Kalteng Maju”, menjadi relevan dengan tantangan pembangunan di era digital.
Menurut dia, transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keterbukaan informasi, mempercepat akses layanan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar transformasi digital dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Sunarti.
Ia juga mendorong agar forum koordinasi tersebut menghasilkan berbagai inovasi dan langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah.
Selain itu, Sunarti menilai penguatan keamanan data perlu menjadi perhatian seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, kolaborasi antarperangkat daerah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini, kita memiliki ruang yang tepat untuk berbagi informasi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin baik di masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, H. Rusansyah, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan dan program kerja perangkat daerah pada sektor komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan.
Menurut dia, penyelarasan tersebut diharapkan mampu memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Kegiatan itu turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan Hotden Manto Manalu, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap tercipta kesamaan persepsi, penguatan kolaborasi, serta sinkronisasi kebijakan yang semakin efektif dalam mendukung transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah. (red/foto:ist)
