Palangka Raya, Borneosatu.co.id – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam upaya pengendalian karhutla.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Karhutla Tahun 2026 secara daring dari Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (15/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Rapat turut diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Bareskrim Polri, serta sejumlah kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agustiar mengikuti rapat bersama Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan penanganan karhutla sekaligus mengevaluasi langkah pencegahan yang telah dilakukan. Kesamaan data dan koordinasi antarinstansi menjadi salah satu hal yang ditekankan agar penanganan di lapangan berjalan efektif.
Hingga 15 September 2026, sekitar 704,38 hektare lahan di sejumlah wilayah Indonesia masih memerlukan penanganan pemadaman.
Pemerintah kemudian meminta penanganan karhutla dilakukan secara masif dengan mengutamakan kekuatan satgas darat. Operasi udara digunakan sebagai dukungan, terutama untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kalteng mendapat dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi karhutla. Dukungan tersebut berupa tambahan armada, peralatan, personel, patroli udara, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
BNPB telah melaksanakan OMC sebanyak lima periode sejak Juni hingga September 2026. Selain itu, pemantauan melalui patroli udara dilakukan untuk mengetahui kondisi titik-titik rawan karhutla.
Lima helikopter water bombing juga digunakan untuk mendukung upaya pemadaman di Kalteng.
Perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Kalteng juga terlihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2026. Presiden meninjau langsung kondisi dan upaya penanganan karhutla di wilayah tersebut.
Kunjungan serupa dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September 2026.
Di tingkat daerah, Kalteng memiliki potensi kekuatan sekitar 10.700 personel untuk mendukung penanganan karhutla. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, BPB-PK, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, perangkat daerah, relawan, serta unsur lainnya.
Penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Upaya pencegahan juga menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Pemerintah daerah bersama Forkopimda dan perangkat daerah terus memperkuat koordinasi. Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla, terutama dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api.
Pemerintah pusat memperkirakan kondisi hujan baru mulai meningkat pada awal November 2026 berdasarkan prediksi BMKG. Dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemadaman masih perlu dilakukan secara konsisten hingga memasuki musim hujan.
Agustiar bersama Forkopimda Kalteng memastikan sinergi antarinstansi akan terus diperkuat. Penanganan karhutla diarahkan agar dilakukan secara cepat dan terpadu, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Bagi pemerintah daerah, pengendalian karhutla bukan hanya persoalan memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman tanpa terganggu kabut asap. (red/foto:ist)
