Jakarta, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas capaian signifikan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (RHP). Hingga awal 2026, ATR/BPN berhasil menyelesaikan 90,8 persen dari total temuan yang ada.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif lintas unit yang terus didorong oleh pimpinan kementerian.
“Dorongan dari Menteri ATR/BPN membuat seluruh jajaran, baik di kesekjenan maupun direktorat jenderal, konsisten menindaklanjuti rekomendasi sejak 2013 hingga sekarang,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan, tindak lanjut RHP bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian penting dari upaya pembenahan internal secara berkelanjutan. Perbaikan dilakukan mulai dari aspek regulasi, pengelolaan aset, hingga tata kelola administrasi pertanahan.
Dalam prosesnya, ATR/BPN juga mengintensifkan koordinasi antarunit kerja serta memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain guna mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih tersisa.
Dalu menargetkan seluruh rekomendasi yang belum rampung dapat segera dituntaskan. “Kami berharap seluruh satuan kerja dapat bergerak cepat menyelesaikan setiap rekomendasi, baik dari BPK maupun pengawasan internal. Target kami tentu bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.
Berdasarkan data sejak 2013, terdapat sekitar 1.300 rekomendasi hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.180 telah diselesaikan. Capaian ini dinilai menjadi indikator penting dalam memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan.
Penghargaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dan turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga. Dari ATR/BPN, hadir pula Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi serta Kepala Biro Keuangan Kartika Sari. (red/foto:ist)
