Jakarta, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan pembenahan layanan pertanahan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan layanan yang terintegrasi dalam satu lokasi tersebut semakin efektif dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa optimalisasi layanan menjadi fokus utama agar sejalan dengan standar pelayanan publik nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP yang digelar pada Kamis (02/04/2026). Dalam forum tersebut, ia juga memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan MPP yang dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menurutnya, salah satu poin penting dalam evaluasi adalah perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam MPP. Kolaborasi lintas lembaga, seperti dengan Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah, dinilai sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan. Selain itu, kualitas layanan juga menjadi perhatian utama yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Dalu Agung menekankan pentingnya responsivitas seluruh jajaran ATR/BPN, mulai dari tingkat kantor wilayah hingga kantor pertanahan, dalam menjaga kualitas penyelenggaraan layanan di MPP. Ia berharap seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berkontribusi dalam 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan kehadiran layanan terbanyak.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong perluasan MPP di berbagai daerah, mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap konsep layanan terpadu tersebut.
Webinar ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai daerah dan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima. (Red/foto/ist)
