Palangka Raya, Bornesatu.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian daerah. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin rapat koordinasi bersama unsur terkait di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026), guna memastikan pasokan energi tetap aman dan harga kebutuhan masyarakat terkendali.
Dalam pertemuan tersebut, Agustiar menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak agar dampak kenaikan BBM tidak meluas ke sektor lain, terutama harga bahan pokok dan inflasi daerah.
Menurutnya, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup tinggi dan ditopang sejumlah titik distribusi seperti di Pulang Pisau, Sampit, serta Pangkalan Bun. Karena itu, penyaluran harus diawasi ketat agar merata dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian memerlukan perhatian khusus agar distribusi BBM maupun LPG berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa persoalan energi bisa menjadi masalah serius bila tidak diantisipasi sejak dini. Ia meminta langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dari seluruh instansi terkait.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi, seperti sistem pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengecekan langsung ke SPBU dan pangkalan LPG.
Selain itu, pola distribusi dinilai perlu diatur lebih baik, termasuk pengelolaan waktu pelayanan BBM subsidi dan non-subsidi agar antrean panjang dapat dicegah.
“Subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada penyalahgunaan sekecil apa pun,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa kestabilan pasokan dan distribusi BBM serta LPG menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Koordinasi intensif bersama Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat. Penindakan terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
Di sisi lain, pengendalian inflasi akan diperkuat melalui pemantauan harga pasar, inspeksi mendadak, serta intervensi jika terjadi lonjakan harga. Pemerintah juga menyiapkan perlindungan masyarakat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang terbuka penting agar masyarakat tenang dan tidak mudah panik,” katanya.
Pihak Pertamina dalam rapat tersebut menyampaikan telah menyiapkan langkah antisipatif berupa penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi jalur logistik.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta jajaran Pertamina. (red/foto:ist)
