Palangka Raya, Borneosatu.co.id – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar audiensi dengan Pertamina dan awak media di Istana Isen Mulang, Kamis (8/5/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar forum resmi, tetapi juga ruang dialog untuk mencari jalan keluar agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Di hadapan wartawan dan jajaran Forkopimda, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat keresahan warga. Ia mengaku telah turun langsung bersama Forkopimda memantau kondisi SPBU di lapangan.
Menurutnya, kenyamanan masyarakat menjadi hal utama yang harus dijaga di tengah situasi antrean BBM yang sempat menimbulkan kepanikan.
“Kami ingin masyarakat tetap tenang dan nyaman. Pemerintah bersama Forkopimda terus berupaya agar persoalan ini segera teratasi,” ujarnya.
Dari pihak Pertamina, perwakilan wilayah Kalimantan Tengah, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah sebenarnya dalam kondisi aman.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina disebut telah menambah distribusi Pertamax hingga lebih dari 200 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga dini hari.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan yang memadati SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Dalam sesi dialog, perhatian wartawan juga tertuju pada keberadaan pengecer BBM yang selama ini menjadi tempat masyarakat membeli bahan bakar, terutama di daerah yang jauh dari SPBU.
Menanggapi hal itu, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan pemerintah tengah mengupayakan legalitas bagi pengecer agar aktivitas mereka memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus membantu distribusi BBM lebih merata.
Menurutnya, keberadaan pengecer selama ini turut menopang kebutuhan masyarakat kecil, khususnya di wilayah yang akses BBM-nya terbatas.
“Kita ingin masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan BBM dengan mudah, tetapi tetap harus ada pengawasan agar tidak terjadi kelangkaan,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan aparat kepolisian tetap melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM ilegal yang memperparah situasi di lapangan.
Ia mengungkapkan sejauh ini polisi telah mengamankan sejumlah tersangka terkait kasus penimbunan dan distribusi BBM yang melanggar aturan.
Di sisi lain, Pangdam meminta media ikut membantu menjaga situasi tetap kondusif dengan menyampaikan informasi yang menenangkan masyarakat agar tidak muncul kepanikan berlebihan.
Audiensi tersebut menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan media mencoba duduk bersama mencari solusi. Di tengah antrean panjang dan keresahan warga, semua pihak berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa. (red/foto:ist)
