Jakarta, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memenuhi kebutuhan RDTR yang terus meningkat, terutama untuk mendukung percepatan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas kemampuan pemerintah dalam menyusun RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS.
Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
Ia menilai percepatan penyusunan RDTR dapat memberikan dampak terhadap peningkatan penerbitan KKPR sekaligus memperkuat kemudahan berusaha di Indonesia.
“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” kata Ossy.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR selama periode 2026-2028.
Khusus pada 2026, target penyelesaian ditetapkan sebanyak 500 RDTR.
Untuk mendukung target tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk mengerjakan 62 paket dengan total 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR melalui kerja sama tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah meminta kesediaan 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terlibat dalam program tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 38 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya. Rinciannya terdiri dari 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS).
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suyus.
Tahap selanjutnya, Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
Suyus berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kapasitas penyusunan RDTR sekaligus membantu pemerintah mengejar target yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Turut hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang. (red/foto:ist)
