Palangka Raya, Borneosatu.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan tersebut disampaikan saat Kalteng memasuki puncak musim kemarau yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas karhutla di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng hingga 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik panas atau hotspot dengan 1.639 kejadian karhutla.
Dari jumlah tersebut, tim gabungan telah menangani kebakaran di lahan seluas 4.499,21 hektare. Sementara itu, berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luas lahan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
“Karhutla masih menjadi ancaman serius, terutama memasuki puncak musim kemarau pada Agustus,” kata Agustiar dalam laporannya.
Agustus menjadi periode dengan peningkatan karhutla paling signifikan sepanjang 2026.
Dalam 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian kebakaran, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.
Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi kejadian sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman di wilayah yang dianggap rawan.
Selain berdampak terhadap lingkungan, peningkatan karhutla juga mulai memengaruhi kualitas udara.
Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup pada 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga dari enam stasiun pemantauan aktif mencatat kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat.
Ketiga wilayah tersebut yakni Kasongan, Kabupaten Katingan; Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas; dan Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Sementara itu, Palangka Raya, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, berada dalam kategori tidak sehat.
Untuk menangani karhutla, Pemprov Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026.
Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Sejumlah kabupaten dan kota juga telah menetapkan status tanggap darurat, di antaranya Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan.
Sebanyak 10.700 personel dikerahkan untuk menangani karhutla secara terpadu.
Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, pemadam kebakaran, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta unsur relawan.
Selain itu, terdapat 5.303 relawan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
Penanganan karhutla juga mendapat dukungan operasi udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dukungan tersebut meliputi satu pesawat Cessna Hybrid untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, dan empat helikopter water bombing.
Operasi modifikasi cuaca sendiri telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Pemprov Kalteng masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sarana pemadaman hingga sulitnya akses menuju lokasi kebakaran.
Ketersediaan sumber air dan dukungan operasional juga menjadi persoalan di lapangan.
Karena itu, Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan hingga tujuh helikopter water bombing.
Helikopter tersebut nantinya ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun agar dapat mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah barat Kalteng.
Pemprov juga mengusulkan tambahan peralatan pemadaman darat berupa kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, hingga alat komunikasi.
Selain itu, pemerintah daerah meminta dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk memperkuat operasi pemadaman darat.
Pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan karhutla juga diusulkan sebagai upaya memastikan ketersediaan sumber air ketika terjadi kebakaran.
Agustiar mengatakan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menghadapi puncak musim kemarau.
“Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu,” ujarnya.
Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Kalteng.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif untuk menekan dampak kebakaran selama puncak musim kemarau 2026. (red/foto:ist)
