Jakarta, Borneosatu.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun.
Laporan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” kata Nusron dalam rapat.
Rapat itu digelar sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah diproses di DPR.
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar sepanjang tahun 2025. Selain itu, kementerian juga menerima hibah dalam negeri senilai Rp12,79 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp22,60 miliar.
Ia mengatakan tambahan anggaran tersebut, termasuk relaksasi blokir anggaran yang diberikan pemerintah dalam dua tahap, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pertanahan dan tata ruang.
Menurut Nusron, relaksasi tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar digunakan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara relaksasi tahap kedua sebesar Rp666,9 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai calon ASN, pelaksanaan program prioritas nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan manajemen penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta Kementerian ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara agar pengelolaan anggaran berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur.
Ia juga meminta kementerian menerapkan mekanisme check and balance untuk mencegah penyimpangan, temuan yang berulang, serta potensi kerugian negara, terutama dalam pelaksanaan program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Rapat kerja itu turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah yang mengikuti rapat secara daring. (red/foto:ist)
