Denpasar, Borneosatu.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan meminta Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna mendukung pembangunan dan investasi yang berkelanjutan.
“Pembangunan di Bali harus berlandaskan tata ruang. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang menjadi petunjuk operasionalnya,” kata Ossy dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin.
Menurut Ossy, pengelolaan ruang di Bali memerlukan perencanaan yang matang mengingat keterbatasan ruang di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Karena itu, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan investasi.
Data Kementerian ATR/BPN mencatat dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi ke dalam OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menyelesaikan integrasi seluruh RDTR ke sistem tersebut.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujar Ossy.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, antara lain tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, dan penerbangan. Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan badan usaha milik negara.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD agar kebijakan yang diambil tidak berjalan secara parsial.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” kata AHY.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Setelah rapat, Menko IPK memberikan arahan tindak lanjut kepada kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Bali secara terintegrasi. (red/foto:ist)
