Palu, Borneosatu.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk aktif terlibat dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di masyarakat.
Dalam kuliah umum yang digelar di Auditorium kampus tersebut, Rabu (1 April 2026), Nusron menekankan bahwa sertipikat tanah bukan sekadar dokumen hukum, melainkan kunci untuk membuka nilai ekonomi tanah dan mengurangi kemiskinan.
Menurut Nusron, banyak masyarakat yang memiliki tanah secara fisik namun tidak memiliki kepastian hukum karena belum bersertipikat. Akibatnya, tanah tersebut sulit dimanfaatkan secara optimal, tidak bisa dijadikan jaminan kredit di bank, dan rawan memicu konflik.
“Tanah tanpa sertipikat ibarat harta yang ‘tidur’. Ia tidak bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya,” ujar Nusron.
Ia mengutip pemikiran ekonom Peru, Hernando de Soto, yang menyatakan bahwa salah satu akar kemiskinan adalah kurangnya akses legal terhadap aset, termasuk tanah. Sertipikat tanah, lanjutnya, memberikan akses tersebut sehingga masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan formal dan meningkatkan kesejahteraannya.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kelanjutan dari Program Nasional Agraria (PRONA).
Capaiannya cukup signifikan: jumlah sertipikat tanah di Indonesia meningkat drastis dari sekitar 45 juta bidang sebelum tahun 2017 menjadi 126 juta bidang saat ini. Meski demikian, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Nusron berharap generasi muda, khususnya mahasiswa “Kampus 1000 Mimpi” UIN Datokarama Palu, dapat menjadi agen perubahan dengan ikut menyebarkan kesadaran akan pentingnya legalitas tanah di tengah masyarakat.
Acara kuliah umum ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Kementerian ATR/BPN dan UIN Datokarama Palu. Melalui kerja sama ini, mahasiswa akan dilibatkan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk membantu legalisasi tanah wakaf, tanah masjid, serta tanah masyarakat yang belum bersertipikat.
Mendampingi Menteri Nusron Wahid dalam kegiatan tersebut adalah Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran. Turut hadir Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir beserta seluruh civitas academica.
Dengan melibatkan perguruan tinggi Islam seperti UIN Datokarama, pemerintah berharap percepatan sertipikasi tanah tidak hanya menjadi program birokrasi, tetapi juga gerakan sosial yang melibatkan generasi muda untuk mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah. (Red/foto:ist)
