Jakarta, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyebut ada tiga dukungan utama yang diberikan kementeriannya, mulai dari tata ruang, perizinan, hingga pengadaan tanah.
“Pertama sinkronisasi RTR dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga sesuai secara spasial dan legal,” kata Ossy dalam Kick Off Meeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ossy menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini sudah memasukkan program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall. Penyesuaian juga dilakukan di tingkat daerah.
Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap mempercepat KKPR dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor,” ujarnya.
Dukungan ketiga adalah pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek. ATR/BPN menegaskan siap mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai aturan.
Meski begitu, Ossy menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Perlu working group yang lebih kuat agar integrasi dan overlay peta bisa optimal,” katanya.
Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam proyek tersebut.
“Tidak bisa parsial, harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata AHY.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. (red/foto:ist)
