Jakarta, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Nusron menjelaskan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan program utama kementerian, mulai dari penguatan tata kelola internal, pelayanan pertanahan, hingga penataan ruang.
Menurut dia, porsi terbesar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, disusul program pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta penyelenggaraan penataan ruang.
“Kami fokus mendukung peningkatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, dan penguatan kualitas penataan ruang di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain pagu indikatif, ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana itu direncanakan untuk sejumlah program prioritas, seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemenuhan belanja pegawai, serta dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah.
Nusron menegaskan tambahan anggaran tersebut masih dalam tahap usulan dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 itu, Nusron juga memaparkan capaian realisasi anggaran kementeriannya hingga awal Juni 2026.
Per 6 Juni 2026, realisasi anggaran ATR/BPN mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 35,40 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan pihaknya menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 yang diajukan ATR/BPN.
Komisi II DPR RI juga memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat berikutnya,” kata Dede.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat tinggi kementerian. Di saat yang sama, seluruh kepala kantor wilayah BPN dari berbagai provinsi mengikuti pembahasan secara daring. (red/foto:ist)
