Muara Teweh, Beritasatu.co.id – Pembangunan dari desa menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal itu ditegaskan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Dalam forum yang mempertemukan ribuan kepala desa dan lurah se-Kalimantan Tengah tersebut, Bupati Shalahuddin menyampaikan komitmen Pemkab Barito Utara untuk terus memperkuat pembangunan hingga ke tingkat paling bawah.
Menurutnya, desa bukan hanya menjadi tempat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang utama tumbuhnya kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah desa memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan harus terus diperkuat,” ujar Shalahuddin.
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran itu mengangkat tema penguatan peran dan akuntabilitas kepala desa/lurah dalam mewujudkan desa tangguh, aman, dan sejahtera.
Gubernur Agustiar dalam arahannya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah berawal dari desa dan kelurahan. Enam hal menjadi perhatian utama, yakni efisiensi anggaran, penguatan tata ruang dan pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Shalahuddin memaparkan sejumlah program yang terus dijalankan di Barito Utara. Pemerintah daerah saat ini fokus mengawal 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat.
Beberapa program tersebut di antaranya mendukung gerakan Kartu Huma Betang Sejahtera, pasar murah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Merah Putih.
Selain pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat, Pemkab Barito Utara juga memberikan perhatian serius terhadap pencegahan karhutla. Bupati menyampaikan bahwa status siaga karhutla di wilayah Barito Utara telah ditetapkan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.
Penanganan karhutla dilakukan melalui kerja sama lintas sektor bersama Kodim, Polres, dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapsiagaan di lapangan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan masyarakat hingga tingkat desa agar berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” kata Shalahuddin.
Selain sektor pemerintahan dan lingkungan, Barito Utara juga terus mengembangkan potensi unggulan daerah, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Rakor Pemdes/Kelurahan se-Kalteng 2026 diikuti jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalteng, 136 camat, 1.432 kepala desa, serta 139 lurah. Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi agar pembangunan daerah berjalan searah, mulai dari tingkat provinsi hingga pelosok desa.
Bagi Barito Utara, penguatan desa menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya terlihat di pusat kota, tetapi juga dirasakan masyarakat di seluruh wilayah. (red/foto:ist)
