Pontianak, Borneosatu.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengawasan ketat terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Menurut Ossy, perusahaan yang memegang konsesi lahan skala besar harus menjalankan komitmen pengelolaan lahan secara bertanggung jawab, termasuk berperan aktif dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan.
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung langkah ini demi kepentingan masyarakat. Kami juga mengingatkan perusahaan pemegang HGU besar agar melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk membantu penanganan karhutla,” ujarnya usai apel.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, dan dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, khususnya di wilayah rawan.
Ossy menambahkan, tren karhutla secara nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan. Meski demikian, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh pihak tetap harus dijaga.
“Penurunan angka karhutla tidak boleh membuat kita lengah. Pemerintah harus tetap siaga menghadapi potensi yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Polkam menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan karhutla menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Karena itu, capaian yang sudah diraih harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Dalam kegiatan tersebut, para pejabat turut meninjau pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga petugas pemadam kebakaran. Berbagai peralatan penanggulangan karhutla juga diperiksa guna memastikan kesiapan operasional di lapangan. (red/foto:ist)
